< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16Page 17Page 18

Page 2 of 18
next >

I.

PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Masalah

Sistem

teknologi

informasi

merupakan gabungan dari sistem

komputer

dan

teknologi

telekomunikasi.

Sistem

teknologi

informasi selalu berhubungan dengan

penggunaan

teknologi

informasi.

Dengan adanya teknologi informasi

memberikan fungsi tambahan untuk

sistem informasi yang dibuat dalam

perusahaan. Contoh dengan adanya

penggunaan

sistem

informasi

manajemen yang dipakai bersama

tetapi mempunyai perbedaan fungsi

antar bagian yang diatur melalui

penggunaan hak ases pemakai secara

online, ataupun penerapan mesin atm

yang dilakukan sejumlah perusahaan

dalam transaksi pembayaran. Hal

inilah

yang

membuat

sistem

teknologi informasi yang hingga kini

terus memberikan banyak sekali

kemudahan yang dirasakan oleh

suatu instansi ataupun pemerintahan

dalam pengelolan proses bisnisnya.

Hal

ini

pun

yang

perlu

diterapkan

di

Kantor

Otoritas

Pelabuhan Penyebarangan (KOPP)

sebagai salah satu masukan atau

inputan yang dapat memberikan

pemecahan masalah yang terjadi

diinstasi tersebut.

Berdasarkan

Keputusan

Menteri (KM) 60 tahun 2010 tentang

Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian

Perhubungan,

mempunyai tugas selaku pembina

transportasi,

khususnya

Kantor

otoritas pelabuhan penyeberangan

yang

tugas-tugasnya

semakin

bertambah dan kompleks sehingga

menyebabkan kesulitan koordinasi

antara pemerintah pusat dan daerah

dikarenakan diberlakukannya sistem

otonomi daerah maka dibutuhkan

suatu alat bantu yang dapat mengatasi

kendala jarak dan waktu yang timbul

serta

meminimalkan

terjadinya

kesalahan dalam koordinasi.

Sistem Teknologi Informasi

merupakan salah satu solusi guna

memecahkan permasalahan yang ada

dalam mendukung pelaksanaan tugas

dibidang perhubungan air. Maka

dengan adanya sistem teknologi

informasi yang cepat, tepat dan

akurat maka memudahan kinerja

pelaksanaan tugas pemerintahan baik

dari sisi operasional, pengawasan,

pengkoordinasian dan pembangunan

dapat lebih mudah dan lebih efisien

dan efektif. Pemerintah akan lebih

mudah

berinteraksi

dengan

masyarakat sehingga tidak akan

terjadi masalah komunikasi antara

pemerintah pusat dengan masyarakat

dan pemerintah daerah. Keberadaan

KOPP sebagai organisasi pusat yang

ada di daerah juga membutuhkan

dukungan sistem informasi yang

dapat terkoneksi secara langsung

dengan Ditjen Perhubungan Darat

sehingga didalam pelaksanaan tugas

dapat lebih mudah untuk melakukan

koordinasi,

pelaporan

dan

memperpendek

hambatan

jarak

waktu.

Sistem

informasi

yang

diterapkan

sebaiknya

didukung

dengan

pemanfaatan

Jaringan

Teknologi Informasi dan Komunikasi

(TIK)

karena

Jaringan

TIK

merupakan tulang punggung dalam

komunikasi data dan informasi,

sehingga

pengelolaan

dan

pengembangan perlu perhatian serius

dari semua pihak yang ada dalam

KOPP.