< prev

Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12Page 13Page 14Page 15Page 16Page 17Page 18

Page 7 of 18
next >

birokrasi

dalam

administrasi

keuangan

tidak

rumit.

Oleh

Departemen Perhubungan melalui

Ditjen Perhubungan Darat, kebijakan

ini

ditangkap

untuk

perlunya

perubahan organisasi Satker yang ada

di setiap Provinsi. Pada awalnya

Dirjen

Perhubungan

Darat

menganggap

perlu

dibentuknya

Organisasi Tetap di setiap Provinsi

yang merupakan Unit Pelaksana

Teknis (UPT) setingkat balai

Namun dengan adanya UU

Otonomi Daerah, jika dibentuk balai

di setiap Provinsi akan timbul

anggapan bahwa balai dibentuk

sebagai pengganti Kanwil. Untuk

menghindari

anggapan

tersebut,

maka oleh Kementerian Aparatur

Negara

menyarankan

untuk

melakukan regionalisasi, yaitu setiap

balai mempunyai beberapa wilayah

kerja setingkat provinsi .

Dari 30 satker yang ada di

setiap Provinsi (pada tahun 2005

jumlah Provinsi masih 30), maka

dibuat regionalisasi. Balai yang

dibentuk akan memiliki wilayah kerja

yang terdiri dari beberapa Provinsi.

Penetapan lokasi KOPP ditentukan

oleh kesiapan organisasi yaitu KOPP

dalam

mengelola

kepegawaian,

keuangan,

perlengkapan

barang

inventaris sendiri serta kekuatan

SDM.

4.1.2

Tujuan

Pembentukan

KOPP.

adalah upaya meningkatkan kinerja

penyelenggaraan angkutan nasional

1.

Kinerja perencanaan teknis.

2.

Pelaksanaan pemeliharaan dan

peningkatan

maupun

pembangunan

sarana

dan

prasarana angkutan umum.

3.

Pengawasan

teknis

pembangunan

sarana

dan

prasarana angkutan umum

4.

Meningkatkan

keterpaduan

seluruh program angkutan di

wilayah regionalnya.

4.1.2.1

Pengertian KOPP

Adapun pengertian KOPP sebagai

berikut:

1.

KOPP adalah satuan organisasi

yang bersifat mandiri yang

melaksanakan

tugas

teknis

operasional dan tugas teknis

penunjang

dari

Direktorat

jenderal

Perhubungan

Darat

(efektif 13 Oktober 2011).

2.

Organisasi yang bersifat mandiri

kegiatannya

secara

organik

terpisah dari organisasi induk

Direktorat Jenderal Perhubungan

Darat

dan

secara

otonom

mengelola

kepegawaian,

keuangan, perlengkapan barang

inventaris sendiri.

3.

KOPP

merupakan

bagian

organisasi

struktural

Ditjen

Perhubungan Darat sebagai Unit

Organik

dalam

tugas

pengawasan dan pengendalian

Selaku

Atasan

seluruh provinsi di Indonesia.

4.

Tugas teknis operasional yang

dimaksud

adalah

tugas

melaksanakan kegiatan teknis

Ditjen Perhubungan Darat yang

secara langsung berhubungan

dengan pelayanan masyarakat.

Tugas teknis operasional ini

tidak bersifat pembinaan dan

tidak berkaitan langsung dengan

perumusan

dan

penetapan

kebijakan publik.